Rencana Pengendalian Banjir Dan Pembangunan Pengaman Pantai Areal YIA

WARTA DLH, TEMON – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak adalah Pemrakarsa yang berencana melakukan kegiatan pengendalian banjir dan pembangunan pengaman pantai dan sarana penunjangnya untuk areal Kawasan Strategis Nasional (KSN) Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.

Rencana kegiatan berupa pembebasan lahan, pembangunan long storage kolam retensi, pembangunan jembatan, peningkatan jalan akses, normalisasi sungai, pembangunan tanggul, dan pembangunan pengaman pantai, meliputi desa : Desa Plumbon, Desa Demen, Desa Glagah, Desa Kalidengen, Desa Kaligintung, Desa Temon Wetan, Desa Temon Kulon, Desa Kebon Rejo, Desa Janten, Desa Palihan, Desa Sindutan, dan Desa Jangkaran (Kecamatan Temon), serta Desa Karangwuni (Kecamatan Wates).

Desa Jogoboyo, Desa Watukoro, Desa Jogoresan, Desa Geparang, Desa Keponggok, Desa Gesing, Desa Nampurejo, Desa Banjarsari, Desa Kebonsari, Desa Sidoharjo, Desa Bubutan, Desa Guyanan, dan Desa Purwodadi (Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo).

Rencana pembangunan tersebut diperkirakan menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Dampak positifnya antara lain terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta timbulnya persepsi positif masyarakat. Sedangkan, dampak negatif misalnya konflik sosial, perubahan kualitas udara, peningkatan kebisingan, perubahan kualitas air, timbulnya limbah domestik oleh pekerja, dan perubahan tata guna lahan, kerusakan jalan, dan gangguan lalu lintas. Atas hal tersebut, pemrakarsa akan mengantisipasi melalui pendekatan secara sosial, teknologi, dan institusi yang akan dijabarkan dalam bentuk dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Untuk menjalankan rencana kegiatan tersebut, diperlukan Izin Lingkungan yang didahului oleh penyusunan dokumen lingkungan. Maka, berdasarkan Permen LHK RI No. P38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Pemrakarsa wajib menyusun dokumen Amdal dikarenakan rencana kegiatan pembangunan kolam retensi dengan besaran ≥ 500.000 meter kubik dan kegiatan normalisasi sungai di pedesaan dengan panjang ≥ 15 km.

Sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Amdal, masyarakat dapat menyampaikan saran dan tanggapan berkaitan dengan rencana pembangunan tersebut.

Saran dan Tanggapan disampaikan secara TERTULIS dengan toleransi waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2020, melalui Instansi berikut :

  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

(Jalan Gatot Subroto No.2 RT 1 RW 03 Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat. Telp. (021) 5704501, e-mail: amdal@menlhk.go.id )

  • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah

(Jalan Kartini No. 13 RW.IV, Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Telp. (0275) 321021, e-mail: dinlh@purworejokab.go.id)

  • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo DIY

(Jalan Sugiman Wates Kabupaten Kulon Progo. Telp. (0274) 774638, e-mail: dlh@kulonprogokab.go.id)

  • Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak

(Jalan Solo Km.6 Yogyakarta. Telp. (0274) 489552, e-mail: ppidsoy@gmail.com)

(Prd)