Konsisten Pada Keterbukaan Informasi Badan Publik, Tahun 2020 Tetap Ada Monev

WARTA DLH, WATES -  Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY) tetap melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik Tahun 2020, meski masih dalam suasana pandemi Virus Corona (COVID-19). Melalui pemberitahuan resmi yang dikirimkan kepada masing-masing Badan Publik, KID mengumumkan hal tersebut.

Monev bertujuan untuk mengetahui dan menilai kepatuhan Badan Publik dalam menjalankan kewajiban mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain mengumumkan, menyediakan, dan melayani permohonan informasi publik, serta melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Ketua KID DIY Moh. Hasyim, S.H.,M.Hum menuturkan, kegiatan ini juga diharapkan mampu menjadi motivasi yang positif bagi Badan Publik untuk terus berbenah diri dalam memberikan layanan informasi publik. Badan Publik yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan monev Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2020 dikelompokkan ke dalam beberapa cluster yaitu 1. Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY; 2. OPD Pemerintah Daerah DIY; 3. OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY; 4. OPD Kecamatan se-DIY; 5. Lembaga Legislatif se-DIY; 6. Partai Politik di DIY; 7. Lembaga Yudikatif di DIY; 8. Instansi Vertikal di DIY; dan 9. Badan Usaha Milik Daerah se-DIY.

“Monev tahun 2020 dimaksudkan untuk melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi Badan Publik dan penentuan juara 1, 2, dan 3 untuk tiap-tiap cluster,” tuturnya saat Video Conference yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo melalui Aplikasi Zoom, Jum’at (12/6).

Tahapan penilaian dan bobotnya untuk melakukan pemeringkatan meliputi: SAQ, Verifikasi Website, dan Uji Akses. Hasil akhir pemeringkatan keterbukaan informasi Badan Publik berupa kualifikasi Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif.

Penentuan juara 1, 2, dan 3 untuk tiap-tiap cluster dilakukan dengan visitasi terhadap 3 Badan Publik yang memperoleh nilai tertinggi pada setiap cluster dengan syarat apabila nilainya minimal 80 (paling tidak memenuhi kualifikasi “Menuju Informatif”). Dengan demikian, belum tentu terdapat juara 1, 2, dan 3 dalam setiap cluster.

“Hasilnya akan diumumkan dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020, Insya Allah pada Desember mendatang. Kalau tahun kemarin sebelum ada Corona dilaksanakan di bulan Sepetember,” imbuhnya.

Sementara itu, guna menghadapi Monev, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo selaku Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Utama akan melakukan pendampingan terhadap masing-masing PPID Pembantu. Dinas Kominfo akan melakukan kunjungan dan sosialisasi bimbingan teknis terkait dengan konten website.

“Kami yakin sebagian besar PPID mengalami kendala yang sama, yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas sebagai Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID). Namun demikian, masih cukup waktu bagi kita semua untuk mempersiapkan, agar dalam Monev tahun ini semua PPID Pembantu bisa memperoleh nilai minimal 80,” kata Kepala Dinas Kominfo Kulon Progo Drs. Rudiyatno, M.M.

Berdasarkan evaluasi sementara yang dilakukan Dinas Kominfo, saat ini baru terhadap 20 PPID Pembantu yang kualifikasinya Menuju Informatif. Oleh karena itu, kepada PPID Pembantu lainnya diharapkan segera melakukan perbaikan konten website maupun sarana pendukung terkait.

“Kondisi terkini pengelolan masing-masing PPID dalam waktu dekat ini akan kami sampaikan. Semoga dapat menjadi bahan kajian dalam melakukan perbaikan atas hal-hal apa saja yang masih kurang,” sambungnya.

Pihaknya bertekad, 8 (delapan) kategori prestasi yang pernah disabet Kabupaten Kulon Progo tahun 2019 lalu akan kembali dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Keterbukaan informasi publik harus menjadi kultur budaya kerja, tanpa harus ada Monev.

“Apalagi Monev 2020 ini akan melibatkan unsur user misalnya dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII),  temen-temen masyarakat sipil peduli media, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsen di keterbukaan informasi publik. Perlu diketahui bahwa pengelolaan keterbukaan informasi publik dipantau oleh banyak pihak,” tegasnya. (Prd)