Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan RKL-RPL/ UKL-UPL Dapat Dilakukan Secara OnLine

Pelaporan pelaksanaan RKL-RPL (bagi usaha kegiatan wajib Amdal) dan UKL-UPL atau dokumen yang dipersamakan lainnya merupakan kewajiban pemrakarsa/ penanggung jawab usaha/ kegiatan. Penyusunan laporan didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL. Adapun kewajiban pelaporan juga tertuang dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b. PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur atau bupati/ walikota. Dan dilanjutkan pada ayat (2): bahwa laporan tersebut disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Selama ini penyampaian pelaporan dilakukan secara manual dalam bentuk hard copy. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan antara instansi lingkungan hidup di kabupaten/ kota bersama BLH DIY didapat hasil bahwa prosentase pelaporan oleh penanggung jawab usaha/ kegiatan masih kecil dan apabila sudah melakukan pelaporan tidak dapat secara cepat mendapatkan umpan balik dari instansi lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu dilakukan alternatif dalam penyusunan tersebut yaitu dengan sistem online. Sistem ini dibangun oleh BLH DIY dan diperuntukkan bagi usaha/ kegiatan di DIY. Walaupun demikian pelaporan dengan cara manual (hard copy) tetap dapat dilakukan seperti biasa.

Web site yang dapat diakses untuk melakukan pelaporan secara online ada di http://amdaldiy.net/pelaporan-amdal . Beberapa usaha kegiatan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan industri telah mendapatkan bimbingan teknis dari BLH DIY pada tanggal 20 dan 21 Mei 2015 dalam hal penyusunan laporan.

Diharapkan nantinya dengan adanya sistem online ini dapat meningkatkan jumlah usaha kegiatan yang melakukan pelakoran pelaksanaan dokumen lingkungan dan meningkatkan kualitas laporan yang disusun.