Jadi Pegawai Negeri Pantang Mengeluh, Tak Lama Lagi Pengisian SKP Serasa E-TPP

WATES, dlh.kulonprogokab.go.id- Di Kabupaten Kulon Progo, model penyusunan dan pengisian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) secara manual hanya berlaku sampai tahun 2020 saja. Mulai tahun 2021 beralih ke model aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurut Armawati, S.Sos.,M.Si, Kepala Bidang Data, Disiplin, dan Kesejahteraan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kulon Progo modelnya seperti pengisian E-TPP. Di dalamnya memuat apa yang direncanakan, apa yang dilakukan, dan apa yang dihasilkan.

“SKP menjadi sebuah keharusan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. PP baru yang menggantikan PP 46 tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil” jelasnya saat mengisi acara Koordinasi Penyusunan SKP bagi PNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada Senin (20/1/2020) di Aula DLH.

SKP tidak hanya sekedar untuk kelengkapan administrasi. Prinsip penyusunan SKP harus relevan dan berkorelasi antara bawahan dan atasan serta bukan diperoleh dari hasil mengarang kata-kata dan memanipulasi nilai. Dalam pengisiannya dimulai dari atasan terlebih dahulu kemudian baru ke masing-masing bawahan atau disebut pula terintegrasi berjenjang.

“SKP disusun oleh masing-masing pegawai. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, tugasnya hanya mengumpulkan, memverifikasi, dan menyatukan. Apabila sudah jadi kemudian diunggah dalam menu SKP pada aplikasi SIMASNEG melalui portal http://simasneg.kulonprogokab.go.id/ “ terangnya.

Bahan penyusunan SKP antara lain Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Perjanjian Kinerja. SKP mengacu dari uraian tugas. Apabila ada pegawai yang sakit dalam jangka waktu yang lama misal tahunan, maka tidak perlu membuat SKP.

“Namun, sebaliknya jika ada pemutasian pegawai baik tempat tugasnya berbeda dan/atau jabatannya berbeda maka PNS bersangkutan membuat SKP 2 macam, sebelum dan sesudah dimutasi. Sebab, uraian tugas dan nomenklatur jabatannya berbeda” imbuhnya.

Disinggung penilaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait progres smart city, Armawati mengatakan rencananya akses aplikasi belabeliku.com sudah tidak masuk lagi dalam penilaian. Sebagai gantinya akan dialihkan ke aplikasi Suratku. Sebagai gambaran rumusan perhitungannya adalah jumlah akun ASN yang aktif update dibagi dengan jumlah pegawai di OPD bersangkutan.

Tujuan dilaksanakannya koordinasi penyusunan SKP bagi PNS di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo adalah untuk membiasakan pegawai agar bekerja sesuai dengan pola aturan yang ada, tidak asal ‘koyo adate’. Apalagi terhitung sejak awal Januari 2020 semua pejabat struktural di DLH mengalami pergeseran jabatan, terkecuali Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas.

“Untuk meningkatkan pemahaman tentang penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) maka mendatangkan narasumber langsung dari BKPP Kabupaten Kulon Progo. Jumlah pegawai DLH kan tidak begitu banyak, dengan demikian seyogyanya ke depan tak ada lagi keterlambatan pengumpulan SKP ke BKPP” kata Taufiq Amrullah, S.T.,M.M Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. (Warta DLH/Prd)