Menyambut Hadirnya Metropolitan, Pembentukan UPTD Lab Lingkungan Di Kulon Progo Dipandang Perlu

WATES, dlh.kulonprogokab.go.id- Setiap kegiatan pembangunan akan memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan sekitarnya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif dari suatu pembangunan dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan yang ada. Untuk mengetahui perubahan kualitas lingkungan tersebut, perlu dilakukan pemantauan secara periodik yang diawali dari proses pengambilan contoh uji, analisis sampai didapatkannya hasil pengujian.

Menurut Kahar, AMKL Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo, data pengujian kualitas lingkungan merupakan informasi dasar sebagai landasan untuk perencanaan, evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Di samping itu, data tersebut dapat digunakan sebagai indikasi adanya pencemaran lingkungan. Hal ini dapat dilakukan apabila data yang diperoleh merupakan hasil pengujian yang tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun secara hukum dari suatu laboratorium lingkungan.

“Maksud Pembentukan UPTD Laboratorium Lingkungan adalah optimalisasi pengelolaan Laboratorium Lingkungan yang ada di DLH Kulon Progo termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan, metode analisis yang diterapkan serta mekanisme agar dapat ditunjuk sebagai Laboratorium Lingkungan yang diakui secara teknis dan hukum (Laboratorium Terakreditasi KAN-red). Dengan demikian diperlukan kajian tentang urgensi keberadaan laboratorium lingkungan sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah” paparnya.

Lebih dari itu, diharapkan para pembuat kebijakan dapat meninjau dari sisi kemanfaatan/benefit dari keberadaan UPTD Laboratorium Lingkungan serta dampak bila tidak dibentuk UPTD Laboratorium Lingkungan. Lebih lanjut Kahar menjelaskan bahwa tujuan pembentukan UPTD Laboratorium Lingkungan adalah terwujudnya Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi, sehingga dapat membantu dalam penyelesaian masalah lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Kulon Progo pada khususnya dan Daerah/Kabupaten di sekitarnya, dengan melakukan uji kualitas lingkungan secara obyektif sehingga bisa diperoleh data yang akurat untuk digunakan dalam pengelolaan lingkungan secara tepat. Dalam jangka panjang akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup, baik tanaman, hewan maupun manusia secara berkelanjutan.

“Selama ini karena belum menjadi UPTD, Laboratorium Lingkungan di DLH Kulon Progo dalam hal pemantauan kualitas lingkungan khususnya air, hanya dapat melakukan uji 1 atau maksimal 2 kali setahun dengan jumlah titik pengambilan sampel 3 titik di 2 sungai (Sungai Serang dan Sungai Papah). Hal ini terjadi karena mahalnya biaya pengambilan contoh uji berikut analisanya. Biaya analisa saat ini berkisar Rp. 900.000,- sampai dengan Rp. 1.225.000,- untuk satu titik sampel sedangkan biaya pengambilan Rp. 150.000,- per sungai. Efektivitas dan efisien juga tidak tercapai sebab lokasi pengujiannya jauh dengan waktu tunggu (antri-red) yang lama di laboratorium yang dapat menguji (sertifikat KAN) berada di Yogyakarta. Padahal dengan jumlah 6 titik dengan frekwensi 1 sampai 2 kali setahun dipandang masih kurang mewakili kondisi lingkungan di Kabupaten Kulon Progo karena hanya mencakup 2 sungai” jelasnya.

Dengan adanya UPTD Laboratorium Lingkungan direncanakan nantinya pengambilan sampel dapat mencakup wilayah seluruh kecamatan, pada titik-titik yang dianggap cukup representatif dengan frekwensi pengambilan minimal 2 kali dalam 1 tahun. Data yang dihasilkan dapat membantu untuk mengetahui kualitas lingkungan dari waktu ke waktu pada setiap kecamatan, dapat mengetahui di wilayah mana terjadi penurunan kualitas air yang signifikan sehingga program-program penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan nantinya dapat diarahkan pada lokasi tersebut. Dengan demikian setiap perencanaan program/kegiatan akan tepat sasaran dan dapat memperkirakan penyebab penurunan kualitas air apakah dari sumber industri, domestik, pertanian atau yang lain.

“Laboratorium Lingkungan sebagai Unit Pelaksana Teknis dapat melakukan uji kualitas lingkungan yang berpotensi memberikan konstribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun hal ini harus didukung oleh keberdayaan dan partisipasi sektor industri, perdagangan dan jasa lainnya (penghasil limbah), dukungan dinas/instansi terkait yang semuanya harus berjalan secara sinergis serta memerlukan prasyarat akreditasi KAN” tandasnya.

Pada akhirnya, agar pengelolaan lingkungan berjalan efektif di daerah serta untuk dapat mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang lebih parah, memang sudah selayaknya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengalokasikan dana untuk melembagakan UPTD Laboratorium lingkungan dilengkapi dengan SDM yang kompeten. Sebab bagaimanapun canggihnya suatu laboratorium dengan segala peralatannya jika tidak ditunjang oleh SDM yang kompeten dan dana/ anggaran pengelolaan yang memadai maka ending-nya hanya akan muspro atau sia-sia belaka. (Warta DLH/Khr/Prd)