Anjab ABK Tertata, Pegawai Sejahtera

WATES, dlh.kulonprogokab.go.id- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 56 menyebutkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Rincian kebutuhan PNS setiap tahun disusun berdasarkan pada hasil analisis Jabatan dan hasil analisis beban kerja, Peta Jabatan di masing-masing unit organisasi yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan PNS untuk setiap jenjang Jabatan, dan memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

“Sesuai regulasi nasional, Analisis Jabatan (Anjab) dasarnya adalah UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Perka BKN No. 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Permenpan RB No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan, Permendagri No. 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Permenpan No. 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah” terang Farhanudin dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kulon Progo selaku Narasumber dalam bimtek singkat pengisian Aplikasi AnjabKU di DLH pada Selasa (26/11/2019).

Sedangkan, dasar Analisia Beban Kerja (ABK) selain UU No. 5 Tahun 2014 dan PP No. 11 Tahun 2017 adalah Kepmenpan No. 75 Tahun 2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil dan Permendagri No. 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Analisis Beban Kerja merupakan suatu teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi/ pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu.

“Kegunaan Anjab ABK adalah untuk penataan kepegawaian, meliputi rencana kebutuhan pegawai (formasi), sistem rekrutmen dan penempatan, pengembangan pola karier, mutasi, penilaian kinerja, reward and punishment, dan kesejahteraan. Disamping itu juga untuk Penataan pendidikan dan pelatihan, meliputi program diklat, jenis-jenis diklat dan pengembangan diklat” jelasnya.

Farhan mengungkapkan program yang sedang/akan dilaksanakan berkaitan dengan penyusunan Anjab ABK di lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo antara lain Penyempurnaan dokumen Anjab dan ABK, Penyusunan Raperbup Pedoman Analisis Jabatan dan ABK, Pengintegrasian Anjab ABK dalam Aplikasi AnjabKU, serta Perhitungan Jabatan Fungsional per Jenjang. Perlu diketahui bahwa di Kabupaten Kulon Progo telah berhasil dikembangkan aplikasi untuk menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja. Dinamakan dengan Aplikasi AnjabKU dan dapat diakses melalui portal https://anjabku.kulonprogokab.go.id.

Secara keseluruhan penyusunan Anjab ABK ialah dalam rangka menegakkan lima pilar pembinaan manajemen ASN, yaitu apa uraian tugas dan hasil kerjanya?, berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan?, bagaimana kompetensinya?, bagaimana kinerjanya?, dan bagaimana kesejahteraannya?. (Warta DLH/Prd)