Tindak Lanjut Aduan Masyarakat dan Penyediaan Ruang Menyusui Sebagai Bagian Pemenuhan HAM

WATES, dlh.kulonprogokab.go.id- Persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak sekedar domain atau kewenangan instansi atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah-red) tertentu, tetapi harus dipahami secara bersama-sama sebagai tindak lanjut dan komitmen pemenuhan konstitusi. HAM merupakan hal yang mendasar dalam kehidupan bernegara. Demikian disampaikan Muhadi, S.H.,M.Hum Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo pada acara Diseminasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Hak Asasi Manusia Tahun 2019. Menghadirkan narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, acara diselenggarakan pada hari Senin (28/10/2019) kemarin di Ruang Rapat Sermo Gedung Binangun I Lantai 2 Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan moderator Budi Setiawan, S.H.

"RAN Hak Asasi Manusia sebetulnya kegiatan rutin tahunan. Namun demikian, jika tidak memahami definisi HAM secara baik dan benar, maka akan berimbas pada pelanggaran terhadap hak masyarakat sebagai hak dasar warga Negara" kata Muhadi.

Dalam implementasinya, ia mencontohkan mengenai penanganan tindak lanjut aduan masyarakat baik melalui kotak aduan maupun layanan sejenisnya, jika ditangani dan ditindaklanjuti merupakan bentuk dari pemenuhan hak masyarakat. Tentu aduan yang dimaksud ialah aduan yang disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

"Terdapat 4 hal pokok dalam Aksi HAM Tahun 2019 bagi Kabupaten/Kota. Pertama, Harmonisasi rancangan produk hukum daerah untuk mendorong hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas dan hak masyarakat adat. Kedua, pengelolaan dan pemerataan distribusi (sebaran) jumlah guru di daerah" jelas Purwanto, S.H.,M.H Kepala Bidang HAM Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham DIY, selaku narasumber.

Purwanto menambahkan, hal pokok yang ketiga yaitu penyediaan ruang menyusui yang memadai bagi perempuan yang bekerja di perkantoran milik Pemerintah Daerah atau Swasta dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif. Sedangkan yang keempat adalah pelayanan, penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait dengan hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan konflik lahan.

"Idealnya RAN dimasukkan dalam program kegiatan yang ditetapkan. Pada intinya jika semua instansi dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, sama halnya sudah mengupayakan pemenuhan HAM" ungkapnya.

Pada Aksi Nasional HAM Tahun 2019, sebanyak 26 Kementerian/Lembaga dan seluruh Pemda mencakup 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota telah berpartisipasi. Adapun pelaporannya dilakukan secara mandiri ke website Kantor Staf Presiden melalui https://serambi.ksp.go.id. Berdasarkan data pada form B-06, capaian Aksi HAM pada Pemda DIY dan 5 Kabupaten/Kota di wilayah DIY semuanya dapat mencapai target. (Warta DLH/Prd)