Kartu Pemeliharaan yang Terlupakan, Benarkah Cermin Buruk Pengelolaan Barang Milik Daerah?

"Pak.......lihat pak!", pengurus barang tempatku bekerja menunjukkan gambar pada handphone androidnya. Terlihat gambar kampas kopling yang sudah aus dan harus diganti. Beberapa bulan yang lalu, saya mendapat keluhan dari pembawa mobil lingkungan hidup. Namanya mobil laboratorium lingkungan karena membawa alat-alat laboratorium untuk pengecekan di lapangan. Mobil tahan banting untuk merambah medan-medan berat di Kulon Progo, walaupun sudah berusia 11 tahun. Hampir seusia mobil dinas Jokowi yang dikabarkan mogok pada laman https://pontianak.kompas.com/read/2019/09/05/ dengan judul "Saat Mobil Dinas Jokowi 2 Kali Mogok di Kalimantan".

Penggantian sparepart dan pemeliharaan kendaraan dinas sebenarnya telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dimana disebutkan bahwa, pemeliharaan merupakan salah satu siklus dari pengelolaan barang milik daerah yang meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna?. Secara formal dinyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Namun dalam pelaksanaan ketugasan dapat mendelegasikan kepada pejabat struktural di bawahnya dan pejabat fungsional. Sehingga, apabila ada kendaraan dinas yang tidak berfungsi dengan semestinya seorang sekretaris harus instrokpesi diri karena belum menuaikan tugasnya dengan baik.

Kenapa demikian?. Karena pemerintah daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup pada APBD yang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang merupakan merupakan bagian dari daftar kebutuhan barang milik daerah. Dan tidak itu saja, sebagai konsekuensi atas rencana pemeliharaan yang dibuat, Kuasa Pengguna Barang/Pengguna wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya yang dilaporkan kepada Pengelola secara berkala.

Memperhatikan keluhan pemakai barang dan berpedoman pada aturan yang ada, tidak keliru apabila saya kemudian meminta kepada pengurus barang yang secara struktural di bawah kasubag umum dan perencanaan untuk membuat kartu pemeliharaan kendaraan dinas. Kartu pemeliharaan/perawatan yang memuat informasi tentang nama barang, spesifikasinya, tanggal pemeliharaan, jenis pekerjaan atau pemeliharaan, barang atau bahan yang dipergunakan, biaya pemeliharaan, pihak yang melaksanakan pemeliharaan, dan hal lain yang diperlukan. Akan memudahkan mengingatkan kita untuk melakukan evaluasi dana pemeliharaan yang menjadi prioritas.

Dengan adanya kartu pemeliharaan tersebut seorang sekretaris dan kru nya akan tahu mana kendaraan yang harus dirawat terlebih dahulu dan mana yang waktunya bisa ditunda. Dengan mencatat apa yang dilakukan dan melakukan apa yang dicatat akan mempermudah kita apabila dimintai pertanggungjawaban. Semoga bermanfaat. (Artikel DLH/Taufiq)


*Sekretaris sebagai pelayan sarpras OPD

Wates, 24 Oktober 2019