FGD Jogja Smart Province, Mempersiapkan DIY Yang Cerdas Dalam Berbagai Dimensi

YOGYAKARTA, dlh.kulonprogokab.go.id- Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan, seperti halnya wilayah lain di Indonesia. Dalam penanganannya memerlukan pendekatan khusus, sebab dipengaruhi keunikan dan budaya yang berkembang di masyarakat. Konsep Jogja Smart Province (JSP) dikembangkan untuk menjawab tantangan tersebut dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemda DIY 2017-2022.

"Jogja Smart Province (JSP) sebagai upaya penguatan kualitas SDM, derajat ekonomi, kebudayaan, keistimewaan, dan tata kelola Pemda DIY. Sebagai salah satu program prioritas Gubernur, JSP dilatarbelakangi pemberlakuan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Secara regulasi, tertuang pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Jogja Smart Province Tahun 2019-2023" jelas Dr. Sayuri Egaravanda, M. Eng Kepala Seksi Aplikasi Layanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dalam Focus Group Discussion (FGD) Jogja Smart Province di Horaios Malioboro Hotel hari Selasa (15/10/2019).

JSP mempunyai visi mewujudkan masyarakat Jogja yang bermartabat, tata titi tentrem, parama arta kerta raharja berlandaskan nilai-nilai budaya adiluhung. Landasan nilai yang dimaksud adalah sangkan paraning dumadi, hamemayu hayuning bawana, dan manunggaling kawula gusti. Kaitannya dengan lingkungan hidup, salah satu misi JSP yaitu mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

"JSP membagi bidang yang ditangani dalam 5 dimensi. Permasalahan-permasalahan dikelompokkan dalam bidang kerja yang bersesuaian dengan tujuan untuk memudahkan sinkronisasi JSP dengan program-program RPJMD. Kelima dimensi tersebut meliputi Smart Society (Pendidikan dan Ekonomi), Smart Living (Mobilitas dan Pariwisata), Smart Environment (Kewilayahan dan Lingkungan), Smart Culture (Budaya), dan Smart Governance (Tata Kelola)" terangnya.

Dinas Kominfo DIY bekerjasama dengan PT. Pilar Cipta Solusi Integratika (PICSI) dalam proses penyusunan Buku Dokumen Blueprint Jogja Smart Province. Penyusunan buku dimaksudkan untuk menyajikan dokumen yang memberikan gambaran secara garis besar mengenai kondisi struktur, infrastruktur, dan suprastruktur saat ini dan panduan baku pengembangan dalam dimensi smart living, smart society, smart culture, dan smart environment. Konsep strategi implementasi masing-masing dimensi dipaparkan oleh Erizal, S.Si,.M.Kom salah satu Tim Ahli PT. PICSI.

"Sebagai contoh, pada konsep strategi implementasi smart environment bidang persampahan. Adanya kebijakan sistem pengelolaan sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat maka strateginya melalui pengembangan infrastruktur TIK untuk mendukung peningkatan pemahaman mengenai 3 R dan Bank Sampah di masyarakat. Salah satu inisiatifnya dengan cara pembuatan shared-platform Sistem Manajemen Bank Sampah DIY" kata Erizal.

Selain dari PT. PICSI, hadir pula sebagai narasumber Prof. Dr. Djoko Suryo Guru Besar dan Sejarawan UGM yang mengangkat topik Jogja Smart Province Sebagai Pendukung Kebangkitan Budaya Jogja dan Dr. Wing Wahyu Winarno, MAFIS, CA, Ak. Dosen STIE YKPN Yogyakarta sekaligus Tim Pengembang JSP yang mengulas materi Model Smart City Ideal di Era 4.0.

"Dalam proses perencanaan strategis JSP diperlukan tinjauan SWOT terlebih dahulu untuk mengetahui faktor-faktor kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats). Visi dan Misi JSP bisa dicapai melalui beberapa strategi. Salah satunya dengan menyediakan ruang dan waktu untuk pemantapan pemahaman nilai-nilai keistimewaan DIY yang kokoh sesuai UUK No. 13 Tahun 2012, melalui teknologi digital, bagi warga masyarakat DIY secara keseluruhan sehingga dapat tercipta pemilikan keunggulan modal sosial dan budaya sebagai basis kehidupannya" tutur Prof. Dr. Djoko Suryo.

Sementara, Dr. Wing Wahyu Winarno mengungkap masalah-masalah yang dihadapi Program Smart City di Indonesia. Misalnya, masing-masing kabupaten/kota dibebaskan untuk mengembangkan sendiri model Smart City-nya, sehingga malah menciptakan pulau-pulau informasi yang semakin besar. Hal itu berdampak pada terjadinya pemborosan sumber daya yang cukup besar.

"Memang sangat disayangkan jika berbagai aplikasi yang dikembangkan di daerah belum terintegrasi dan umurnya pendek. Seyogyanya ada panduan dari pemerintah pusat untuk merancang model Smart City yang fleksibel. Ini harus disusun dengan menggunakan model yang sudah ada dan penerapannya disesuaikan. Perlu melibatkan pihak-pihak terkait yang mampu kerja cepat dan terhindar dari pengaruh politik" ujar Dr. Wing menanggapi lontaran pertanyaan dari Taufiq Amrullah Sekdin DLH Kulon Progo saat sesi diskusi kiat-kiat mengintegrasikan antar aplikasi. (Warta DLH/Prd)