Verifikasi Penilaian Adipura Tingkat DIY, Data Pengelolaan Sampah Di Kulon Progo Jadi Sorotan Serius

WATES, dlh.kulonprogokab.go.id- Tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY melakukan verifikasi lapangan penilaian Adipura Tingkat DIY di Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin (23/9/2019). Hasil verifikasi diharapkan menjadi bahan masukan kepada pihak-pihak terkait dalam mematangkan kesiapan Kulon Progo, jika kelak dinilai oleh Tim Penilai Adipura dari pusat.  

Verifikasi lapangan dilaksanakan di 16 titik pantau Adipura 2019, meliputi: Pasar Wates, Stasiun Wates, SD N 4 Wates, Pemukiman Wonosidi Lor, Terminal Wates, Dinas Perdagangan, Bank Sampah Flamboyan, TPST Sampurna Asih, RSUD Wates, SMP N 1 Wates, Bank Sampah Induk Dhuawar Sejahtera, Bank Sampah Melati, Puskesmas Pengasih II, Perum Griya Binangun Asri Dayakan, SMK N 1 Pengasih, dan TPA Banyuroto. Mengingat area penilaian yang tersebar di wilayah Kecamatan Wates, Pengasih, dan Nanggulan, maka rombongan dibagi menjadi dua tim.

Menurut Drs. Kliwon, salah satu anggota tim verifikasi, dalam paparannya mengemukakan secara keseluruhan pengelolaan sampah di 16 titik pantau belum dilakukan secara optimal. Bahkan, data pengelolaan belum terekapitulasi secara baik.

"Sebagai contoh, Bank Sampah seyogyanya melakukan pencatatan data secara rapi, termasuk tabulasi data kenaikan nasabah secara berkala. Rekap bulanan dan infografis, misal jumlah sampah organik dan anorganik (dalam kg) juga perlu dibuat kemudian dipajang pada papan" katanya.

Kondisi serupa ditemukan di sekolah, pemukiman, perkantoran, dan lokasi-lokasi yang lain. Data belum tersaji secara baik dan belum komputerisasi. Melihat kondisi demikian, disarankan melakukan pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi.

"Bagi sekolah, perlu adanya pencatatan timbulan sampah organik dan anorganik, perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan mengenai pemilahan sampah, kantin dikelola dengan konsep ramah lingkungan. Untuk kawasan perkantoran dan terminal, pencatatan data sampah mohon diperbaiki, komposter jangan sebagai pajangan saja. Manfaatkan komposter sebaik mungkin dan diletakkan di tempat yang terhindar dari sinar matahari langsung" jelasnya di hadapan peserta yang berasal dari perwakilan OPD, kecamatan, desa/kelurahan, dan pengelola 16 titik pantau Adipura.

Hal senada disampaikan Ir. Kuncara Hadi Purwaka, M.M.A Kepala Bidang Penaatan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup DLHK DIY selaku koordinator tim. Ia menyatakan di kawasan perumahan/pemukiman pun dijumpai komposter yang terbengkalai dan data pengelolaan sampah tidak tersaji secara baik.

"Data-data tersebut sebenarnya penting dan diperlukan dalam evaluasi pengurangan timbulan sampah di dokumen JAKSTRADA. Jika pencatatan data tidak bagus, tentu akan kebingungan dan kesulitan dalam menyusun suatu kebijakan. Di sisi lain, kami juga merasa kaget, dibandingkan tahun lalu, beberapa titik pantau Adipura justru pengelolaan sampahnya malah mengalami penurunan kualitas" ujarnya.

Pihaknya menyarankan perlu peran dan komitmen dari pemerintah daerah dalam penyadaran pola pikir masyarakat. Misalnya, menginisiasi perdes pemilahan sampah dan pemberian reward-punishment sesuai kontribusinya.

"Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa karena kita bagian dari lingkungan hidup maka kewenangan dan masalah lingkungan hidup merupakan tugas kita semua, bukan hanya DLH semata" tegasnya.

Arif Prastowo S.Sos.,M.Si Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo menyampaikan terimakasih atas evaluasi dari Tim Penilai DLHK DIY. Keberhasilan dalam meraih Adipura membutuhkan partisipasi dan komitmen semua pihak terkait.

"Penilaian Adipura didasarkan pada kebijakan pengelolaan sampah. Sebelum melangkah jauh kesana, perlu ditanamkan dan digalakkan upaya memilah sampah sejak dari sumbernya. Di kalangan masyarakat, sampah hendaknya dipilah dari masing-masing rumah tangga" kata Arif. (Warta DLH/Prd)