Perizinan Online OSS Versi 1.1 Segera Diberlakukan, Pelaku Usaha di Kulon Progo Agar Beradaptasi

WATES, dlh.kulonprogokab.go.id- Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi, sebagaimana dilansir dari laman https://www.oss.go.id. Sistem OSS yang digunakan saat ini ialah OSS Versi 1.0.

"Sistem OSS mengalami perkembangan, sekarang masih Versi 1.0, mulai awal September akan diberlakukan Versi 1.1. Tanggal 8-9 Agustus 2019 lalu, diselenggarakan Bimtek AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan di Jakarta. Di dalamnya membahas sistem perizinan lingkungan terkait AMDAL dan UKL UPL melalui sistem OSS serta konsep Revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012" ungkap Kahar, AMKL di sela-sela acara Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Mekanisme Pelayanan Perizinan Lingkungan Melalui OSS Versi 1.1 pada hari Selasa (27/8/2019) bertempat di Aula DLH Kulon Progo.

Lebih lanjut, Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Bidang Pengawasan dan Pengendalian DLH Kulon Progo mengungkapkan bahwa jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL (eksisting) sebagaimana dalam Lampiran 1 Revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 meliputi 14 bidang dan 87 jenis kegiatan. Usaha dan atau kegiatan di luar Lampiran 1, penetapan wajib amdalnya akan ditetapkan kemudian oleh Menteri setelah dilakukan pengkajian.

"Sistem OSS versi terbaru hendaknya menjadi perhatian kita semua. Semoga yang baru ini makin memudahkan, penggunaan versi lama banyak ditemukan kendala, baik dari pemohon maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membuka pelayanan. Kita harus menyamakan persepsi tentang OSS ini, karena akan menjadi pijakan kita untuk pelayanan di waktu mendatang" kata Arif Prastowo, S.Sos.,M.Si Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo dalam sambutannya.

OSS merupakan aplikasi yang dibuat untuk masyarakat/pemohon. OPD terlibat secara sistem sebagai pengambil kebijakan. Selama ini OSS Versi 1.0 yang dilaunching pada tahun 2016 banyak daerah resistance, sebab membalik pola pelayanan publik yang dilakukan. Secara legalitas, OSS tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan.

"OSS dapat diakses melalui alamat URL https://www.oss.go.id . Sejak Juli 2018, Kabupaten Kulon Progo sudah mendapatkan 3 hak akses, meliputi hak akses satgas, hak akses PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan hak akses help desk" jelas Hayunindra Bayu Tantular selaku narasumber.

Bayu menjelaskan pada pola layanan OSS mekanisme lama, alurnya: pemohon - pemenuhan persyaratan (verifikasi dan validasi) - penerbitan perizinan - monitoring evaluasi pengawasan. Sedangkan, mekanisme baru alurnya: pemohon - penerbitan perizinan (komitmen, self declaration) - pemenuhan persyaratan (komitmen) - monitoring evaluasi pengawasan.

"OSS Versi 1.1 merupakan pengembangan dari OSS Versi 1.0. Webform K/L/D OSS Versi 1.1 dilengkapi fitur untuk user manajemen. Lebih banyak menu, jenis pelaku usaha sudah terakomodir semua, tentunya lebih friendly dari kacamata pemohon" imbuh Analis Pelayanan pada Seksi Survei Bidang Pelayanan dan Pengaduan DPMPT Kulon Progo tersebut.

Pemberlakuan OSS Versi 1.1 kelak makin mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha, izin usaha, maupun izin operasional, serta memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time. Jika tidak ada permasalahan terkait akta, pajak, dan kependudukan, diperkirakan alur perizinan dengan OSS Versi 1.1 hanya butuh waktu 30-60 menit saja. (prd)