Begini Mekanisme Pengendalian Sampah Plastik Pada Tempat Daya Tarik Wisata di Kulon Progo

WATES, dlh.kulonprogokab.go.id- Ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 merupakan bentuk nyata perhatian dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam penanganan sampah plastik, khususnya di tempat daya tarik wisata. Perbup tentang Pengendalian Sampah Plastik pada Tempat Daya Tarik Wisata ini telah ditetapkan dan diundangkan di Wates pada tanggal 10 Juni 2019. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu agar dalam pengendalian sampah plastik pada tempat daya tarik wisata dapat dilakukan lebih terarah, terorganisir, dan berkelanjutan.

Secara terperinci, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 1, pengendalian sampah plastik pada tempat daya tarik wisata dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. meminimalisasi sampah plastik pada setiap acara/kegiatan yang diselenggarakan pada tempat daya tarik wisata; b. meningkatkan nilai manfaat pengelolaan sampah plastik dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R) pada tempat daya tarik wisata; c. melakukan pendaurulangan sampah plastik yang dihasilkan dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan d. melakukan pengelolaan sampah melalui kelembagaan pengelola sampah.

Sedangkan, dalam rangka pengelolaan sampah pada tempat daya tarik wisata dapat dibentuk lembaga pengelola sampah secara mandiri, seperti halnya Bank Sampah. Namun, jika belum terbentuk Bank Sampah, pengelolaan sampah dapat bekerjasama dengan Bank Sampah terdekat atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sampah (Pasal 6).

Dalam hal pembinaan terhadap pengendalian sampah plastik pada tempat daya tarik wisata dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dalam bentuk penyediaan sarana prasarana pendukung, sosialisasi pengelolaan sampah, pemantauan serta arahan pengelolaan sampah.

Berkaitan dengan pengelolaan sampah, pengelola tempat daya tarik wisata dihimbau melaporkan pengelolaan sampah di wilayahnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, dan Perangkat Daerah yang membidangi persampahan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8.

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 membutuhkan partisipasi dan kolaborasi yang "apik" dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Apalagi diharapkan Kulon Progo Bebas Sampah sudah bisa terwujud pada tahun 2025. (prd)

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019: download