Tercetus Usulan Program BBS Saat Koordinasi Pengelolaan Sampah Bersama Pengurus JPSM dan Bank Sampah

Wates- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan rapat koordinasi pengelolaan sampah pada Kamis (23/5) bertempat di Ruang Rapat DLH. Turut diundang dalam rapat, pengurus Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Merti Bawono Asri dan pengurus Bank Sampah perwakilan dari 12 Kecamatan se-Kabupaten Kulon Progo. RR Heni Hernawati, SP,.M.Si Kepala Bidang Tata Lingkungan menjelaskan kegiatan ini sebagai wujud koordinasi dengan pengurus JPSM dan Bank Sampah terkait upaya-upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Kulon Progo.

"Selain pengelolaan sampah, secara khusus kita punya tujuan untuk menjaring informasi kelengkapan data SIBAKU (Sistem Informasi Bank Sampah Kulon Progo-red) dan informasi pengurangan serta penanganan sampah, baik tingkat rumah tangga maupun lingkup Bank Sampah. Data-data ini nantinya juga sebagai bahan pemenuhan evaluasi Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga" ungkapnya.

Bank Sampah memiliki peranan penting sebagai ujung tombak pengurangan sampah. Dikatakan Taufiq Amrullah, ST.,MM Sekretaris DLH Kulon Progo ketika sambutan mewakili Kepala Dinas. "Peran Bank Sampah dalam upaya mengurangi timbulan sampah harus dioptimalkan. Sejalan dengan optimalisasi tersebut, diperlukan data-data yang akurat dan valid dari tiap Bank Sampah se-Kabupaten Kulon Progo, meliputi struktur kepengurusan hingga kegiatannya. Data Bank Sampah akan diinput ke dalam aplikasi SIBAKU sehingga mempermudah evaluasi, monitoring, dan pembinaan berkala kepada semua Bank Sampah" katanya.

Sementara, Sunardi Ketua JPSM Merti Bawono Asri Kulon Progo mengemukakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kelompok pengelola sampah. Meliputi kapasitas penampungan sampah yang belum memadai, tidak tersedianya lahan yang cukup untuk mendirikan gudang Bank Sampah, dan kurangnya monitoring serta evaluasi secara berkala.

"Terhadap permasalahan di atas, kami mengusulkan solusi adanya program BBS (Bedah Bank Sampah-red), pendampingan dan pembinaan bagi kelompok Bank Sampah, dan pelatihan kepada pengurus serta anggota. Pembinaan terhadap Bank Sampah harapannya juga melibatkan lintas instansi terkait seperti DLH, Dinkes, DPUPKP, dan Pemerintah Desa Setempat" ujarnya.

Sunardi menambahkan Program Bedah Bank Sampah dirasa penting dan perlu karena selama ini Bank Sampah menyatu di rumah warga. Meski hasil kesepakatan masyarakat, namun dikaji dari segi estetika kurang nyaman dipandang.

"Yang ditampung kan sampah. Bagaimanapun penataannya tentu berdampak pada kebersihan lingkungan di sekitarnya. Kami mengharapkan di Kabupaten Kulon Progo selain ada Program Bedah Rumah, terkait upaya pengelolaan sampah seyogyanya juga ada Program Bedah Bank Sampah (BBS). Apabila tidak ada alokasi pendanaan melalui APBD, mungkin bisa melalui strategi kerjasama CSR (Corporate Social Responsibility-red) atau yang lain" pungkasnya. (prd)