Pantau Objek Vital Penilaian Adipura, DLH nge-drone di TPA Banyuroto

Nanggulan- Adipura merupakan sebuah penghargaan bergengsi dari pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI) yang diberikan kepada kabupaten/kota yang dinilai berhasil dalam mengelola kebersihan dan lingkungan perkotaan secara berkelanjutan. Program adipura menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengatasi berbagai isu lingkungan hidup. Arif Prastowo, S.Sos.,M.Si Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo menjelaskan bahwa dasar penilaian adipura tahun 2019 dititikberatkan pada upaya pengurangan dan penanganan sampah oleh tiap kabupaten/kota serta pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. "Pada penilaian adipura, TPA mendapatkan porsi nilai tersendiri. Oleh karena itu, perlu sinergitas dan kerjasama antar OPD agar TPA memenuhi kriteria penilaian adipura" tutur Arif.

Merujuk hal tersebut, sebagai langkah awal persiapan penilaian adipura, DLH melakukan pemantauan langsung TPA Sampah Kulon Progo yang berlokasi di dusun Tawang desa Banyuroto kecamatan Nanggulan pada hari Selasa 02 April 2019. Tim pemantau dikoordinasi oleh Taufiq Amrullah, S.T.,M.M Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dengan melibatkan Bidang Tata Lingkungan dan Bidang Pengawasan dan Pengendalian. Bekerjasama dengan Bappeda Kulon Progo, pengambilan visual dari udara menggunakan drone. "Tujuan pemantauan adalah untuk melihat kondisi riil TPA saat ini dan mengecek apakah pengelolaan sampah berjalan sesuai SOP yang telah ditentukan" jelasnya.

Taufiq menambahkan, idealnya yang masuk ke TPA adalah residu sampah yang tidak terpakai, baik di daur ulang, guna ulang, maupun nilai ekonomis yang lain. Namun, pada kenyataannya TPA menjadi penampungan sampah dimana sampah yang masuk tidak dipilah secara optimal pada TPS sebelumnya.

Sependapat, Kahar, AMKL Kasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kulon Progo memaparkan selama ini fungsi 3 R (reduce, reuse, recycle) sudah berjalan secara baik di TPS (Tempat Pengumpulan Sementara). Namun, pada saat pengangkutan dicampur kembali dan dibawa langsung ke TPA tanpa proses pemilahan oleh KSM ataupun TPST 3R. Hal inilah yang menyebabkan volume sampah yang masuk ke TPA menjadi banyak dan membuat TPA semakin cepat penuh. "Sebenarnya dengan kondisi seperti sekarang ini, sistem pengelolaan sampah yang memenuhi syarat  adalah sanitary landfill. Jika proses pemilahan dilaksanakan oleh KSM atau TPST 3R, maka sampah yang dibuang ke TPA adalah residu yang tidak terpakai dan tidak bernilai ekonomi, sehingga kegiatan di TPA hanya pengolahan (composting) dan penimbunan (sanitary landfill)  " tandas Kahar.

Dihubungi Tim Warta DLH secara terpisah, Ir. Gusdi Hartono, MT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo menyatakan pihaknya mendukung penuh persiapan penilaian adipura tahun ini. "Terkait dengan TPA Banyuroto, penerapan strategi pengelolaan sampah terkendala karena lahan efektifnya tinggal ± 1 hektar saja" ujarnya.

Sementara Toni SIP Kepala UPT Persampahan Air Limbah dan Pertamanan DPUPKP Kulon Progo, mengungkapkan guna menunjang sarana prasarana TPA, sudah dibangun beberapa fasilitas seperti halnya gerbang masuk TPA dan jembatan timbang. "Sesuai pos anggaran yang ada, direncanakan pada tahun ini dilakukan pembenahan terhadap saluran lindi. Di samping TPA, untuk mendukung program adipura kami juga senantiasa menjaga kebersihan kawasan perkotaan" ungkap Toni.

Keberadaan TPA Sampah Banyuroto dalam perannya mendukung penilaian adipura menjadi tanggung jawab berbagai pihak. Penimbul sampah, pengangkut sampah, dan komunitas pengelola sampah pun menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Di sisi lain, ke depan seiring makin berkurangnya daya tampung di TPA Banyuroto juga perlu disikapi secara bijaksana, antara perluasan area saat ini atau menentukan lokasi baru sehingga sistem pengelolaan sampah secara sanitary landfill dapat diterapkan optimal. (prd)