Kunjungan Kerja Tim GEF dan UNDP Mantapkan Pilot Project Olah Emas Tanpa Merkuri di Kulon Progo

Kokap- Tim Global Environment Facility (GEF) dan United Nations Development Programme (UNDP) melakukan kunjungan kerja ke pusat Pilot Project Pengolahan Emas Tanpa Merkuri yang berlokasi di Dusun Sangon I Desa Kalirejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo pada hari Rabu 27 Maret 2019. Kunjungan ini dimaksudkan untuk meninjau secara langsung progress pembangunan pusat pengolahan emas beserta dengan sarana dan prasarananya. Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY, serta Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo. Kehadiran rombongan disambut ramah oleh Camat Kokap, Kepala Desa Kalirejo, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan warga.

Drs. Warsidi Camat Kokap dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada pihak BPPT dan Tim GEF-UNDP atas bantuan dan kerjasama sehingga pendirian pusat pengolahan emas tanpa merkuri di Kalirejo dapat terealisasi. Pilot project di Dusun Papak pengerjaannya dimulai tahun 2018 menggunakan sumber dana utama dari APBN.

"Keberadaan Pilot Project pengolahan emas tanpa merkuri di wilayah ini kami harapkan kedepan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa tingkat perekonomian di Desa Kalirejo masih tergolong rendah, sehingga perlu perhatian dan upaya bersama agar segera teratasi. Kami pun mendukung sepenuhnya jika kelak kegiatan pengolahan emas disini dikelola oleh BUMDES", ucapnya.

Senada, Arif Prastowo, S.Sos.,M.Si Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo menegaskan dengan adanya pilot project tersebut menjadi sarana yang bermanfaat bagi masyarakat Kulon Progo umumnya dan penambang emas di Kalirejo Kokap khususnya. Keunggulan sistem pengolahan emas yang dikembangkan oleh BPPT ini adalah aktivitas penambangan menjadi lebih mudah dan lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan merkuri. Merkuri merupakan bahan kimia beracun persistent, bioaccumulation dan termasuk global pollutant sehingga berdampak buruk bagi kesehatan maupun lingkungan.

"Legalitas penambang pun nantinya menjadi lebih terjamin karena tergabung dalam suatu kelompok atau koperasi yang mempunyai izin penambangan secara legal. Di samping itu keberhasilan proyek ini hendaknya akan menjadi contoh bagi usaha Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di seluruh Indonesia karena mampu melakukan pengolahan emas tanpa menggunakan merkuri" tandasnya.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU No.11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury yang salah satu tujuannya adalah mengembangkan dan memperkenalkan teknologi alternatif pengolahan emas tanpa merkuri bagi PESK. Menjawab amanat UU tersebut BPPT membangun pilot project pengolahan emas di Kabupaten Kulon Progo sebagai bagian dari program pengurangan dan penghapusan merkuri di Indonesia.

Di sela-sela mendampingi Tim GEF-UNDP, Dr.Ir. Anugerah Widiyanto, B.Sc.,M.Eng Kepala Balai Inkubator Teknologi BPPT menjelaskan bahwa berdasarkan hasil kajian BPPT, teknologi yang sesuai untuk mengolah bijih emas di Kulon Progo adalah teknik pelindian (leaching). Prosesnya terdiri dari crushing, screening, grinding, pelindian, dan peleburan. Proses pengolahan emas ini dipadukan dengan proses pengolahan tailing sehingga aman bagi lingkungan. Teknik pelindian menghasilkan recovery emas yang dapat mencapai > 90 %. Sedangkan jika menggunakan merkuri (teknik amalgamasi) hanya mampu menghasilkan recovery emas ≤ 40%.

"Pemilihan teknologi pengolahan emas harus disesuaikan dengan karakteristik bijih emas yang akan diolah. Karakteriktik bijih emas di Kokap ini terbentuk pada suhu <500 derajat celcius akibatnya kristalnya sangat halus. Hasil pengamatan mikroskopis hanya pada kisaran belasan hingga 25 mikrometer saja" imbuh Ir. Adelin Setiabudi, M.Eng dari Pusat Teknologi Sumber Daya Mineral BPPT.

Seiring hadirnya terobosan baru pengolahan emas tanpa merkuri di wilayah Kalirejo Kokap, pembangunan pilot project hendaknya juga diimbangi dengan kegiatan peningkatan SDM penambang dan kelembagaan pengelola melalui pelatihan dan kegiatan pendampingan oleh instansi terkait. Dengan demikian, kekhawatiran fasilitas "mangkrak" karena keterbatasan SDM, jauh-jauh hari sudah terantisipasi. (prd)