Sikapi Perubahan Format Penilaian Adipura, DLH Gelar Rakor Lintas Dinas

Wates- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo menggelar rapat koordinasi lintas dinas hari Selasa (5/3) bertempat di Aula DLH. Instansi yang dilibatkan meliputi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kulon Progo. Rapat dipimpin langsung oleh Arif Prastowo, S.Sos, M.Si Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Mengawali rapat, Arif memaparkan hasil Rakernas pengelolaan sampah di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Februari lalu, yang diikuti oleh instansi pemerhati lingkungan se-Indonesia dan lembaga/kementerian lainnya, diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri dengan dipandu oleh Menko Bidang Kemaritiman. Masing-masing kementerian menyampaikan program tentang pengelolaan sampah kemudian dilanjutkan dengan launching Gerakan Indonesia Bersih menyongsong Indonesia Bebas Sampah 2025.

"Merujuk hasil rakernas, penilaian Adipura tahun ini benar-benar membutuhkan komitmen pemerintah daerah, utamanya rumusan kebijakan dan strategi daerah terhadap pengelolaan sampah. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dasar penilaian Adipura tahun 2019 dititikberatkan pada upaya pengurangan dan penanganan sampah oleh tiap kabupaten/kota serta pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Karena di Kulon Progo baru memiliki satu lokasi TPA yaitu di Banyuroto Nanggulan, maka kita perlu koordinasi bersama terkait TPA tersebut" tutur Arif.

Joko Satyo Agus Nahrowi, ST, MT Kepala Bidang Cipta Karya DPUPKP Kulon Progo menyambut baik rencana Dinas Lingkungan Hidup guna koordinasi lintas dinas sehingga TPA Banyuroto memenuhi kriteria penilaian Adipura. "Kami siap membantu penyiapan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dan menunjang kelengkapan administratif" ucapnya.

Rapat koordinasi kali ini juga menghadirkan salah satu tokoh yang berperan dalam berdirinya TPA Banyuroto, Dono Sugestiadji. Dono mengungkapkan bahwa pembangunan TPA sudah dilengkapi dengan dokumen DED dan UKL-UPL. "Sebelum pensiun, saya berpesan kepada penerus agar senantiasa merawat dokumen tersebut, sewaktu-waktu dibutuhkan baik untuk penilaian Adipura maupun kepentingan lain mudah menyiapkannya" kata Dono.

Hasil rakor disimpulkan bahwa mempertimbangkan bobot penilaian Adipura ditentukan ± 50 % dari nilai TPA maka perlu ada kesepakatan antar OPD dalam penanganan TPA, baik penganggaran, pemantauan, maupun tata kelolanya. Diperlukan kajian lebih lanjut agar TPA Banyuroto mendapatkan nilai baik sesuai dengan kriteria penilaian Adipura.

Selain itu, seiring hadirnya bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo, kedepan perlu disiapkan tempat pembuangan akhir sampah yang representatif. Mengingat dengan luas area sekarang, TPA Banyuroto berada dalam masa "injury time" tambah Arif Prastowo jelang penutupan rakor. (prd)